PALOPO, PAMORNEWS – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo pada awal September lalu tak hanya menyisakan pecahan kaca, namun juga membongkar dugaan skandal korupsi yang kini diusut serius oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo.
Kerusakan yang dialami gedung parlemen senilai sekitar Rp21 Miliar ini menjadi bukti fisik yang menguatkan laporan masyarakat mengenai kualitas konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.
Penyelidikan Kejaksaan saat ini berfokus pada dua titik krusial yang diduga menjadi sumber kerugian negara: mark-up anggaran dan penurunan kualitas material—sebuah isu yang kini didalami oleh ahli konstruksi.
Beton di Anggaran, GRC di Lapangan
Inti dari dugaan penyimpangan ini terletak pada perbedaan material yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan material yang digunakan di lapangan. Berdasarkan laporan awal, Kejaksaan mencurigai adanya praktik mark-up harga.
Anggaran proyek diduga kuat dihitung berdasarkan penggunaan beton—material yang dikenal mahal, membutuhkan pengerjaan yang lebih lama, dan menjamin durabilitas jangka panjang.
Namun, temuan di lapangan dan kerusakan pasca-demonstrasi mengindikasikan bahwa konstruksi menggunakan GRC (Glassfibre Reinforced Cement) pada bagian-bagian vital yang seharusnya menggunakan beton.
”Jika anggaran dihitung untuk spesifikasi beton, tetapi yang diaplikasikan adalah GRC, maka selisih harga material tersebut berpotensi besar menjadi kerugian negara,” jelas sumber di Kejaksaan.
Penggunaan GRC—material yang umumnya lebih ringan, instalasi lebih cepat, dan berpotensi lebih murah untuk volume besar—diduga menjadi modus operandi untuk meraup keuntungan pribadi.
Durabilitas Aset Negara Dipertanyakan
Kasus ini tak hanya soal uang, tetapi juga tentang umur aset negara. Gedung parlemen seharusnya berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan rakyat selama puluhan tahun. Namun, insiden ricuh demonstrasi yang menyebabkan beberapa bagian tembok dan tiang tampak rapuh dan berlubang memunculkan pertanyaan besar.
Gedung yang baru rampung pada tahun 2022 ini seharusnya memiliki standar ketahanan tinggi. Jika penggunaan GRC pada bagian struktural atau eksterior yang membutuhkan kekuatan tinggi terbukti tidak sesuai dengan desain teknis awal, maka umur bangunan dapat dipastikan tidak sesuai dengan standar dan biaya yang telah dikeluarkan.
Hal ini secara langsung merugikan keuangan daerah.
Ahli Konstruksi UNM Menjadi Kunci
Untuk mengakhiri spekulasi, Kejari Palopo telah mengambil langkah serius dengan menggandeng Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Negeri Makassar (UNM). Tim yang terdiri dari 14 ahli ini telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, mulai dari dinding luar hingga bagian terdalam bangunan.
Tugas Tim Ahli UNM sangat krusial: mereka akan melakukan uji laboratorium untuk memastikan spesifikasi material yang digunakan—apakah GRC memang diperbolehkan dalam desain teknis awal, ataukah itu adalah penyimpangan yang disengaja.
”Kita masih menunggu hasil pemeriksaan teknis dari tim ahli. Jika nanti ditemukan adanya perbedaan signifikan atau potensi kerugian negara, tentu akan kami tindaklanjuti ke tahap penyidikan,” tegas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Palopo, Yoga, seraya mengatakan komitmen mereka untuk transparan.
Saat ini, publik Palopo menantikan hasil dari laboratorium teknik tersebut. Hasil itu akan menjadi penentu apakah proyek puluhan miliar ini benar-benar sesuai aturan, atau justru akan menyeret sejumlah nama dari rekanan proyek hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke meja hijau atas dugaan penyimpangan.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan Gedung DPRD Palopo ini?
Perkembangan penyelidikan lebih lanjut akan bergantung pada hasil uji laboratorium dari Tim Ahli UNM dalam waktu dekat.(***)
