MOROWALI – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, tengah melakukan kajian serius terhadap insiden pengolahan limbah (tailing) di PT QMB New Energy Materials, kawasan industri nikel Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Langkah ini diambil menyusul kecelakaan kerja berulang yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja dan pencemaran lingkungan yang kian mengkhawatirkan.
Ancaman Sanksi Berlapis: Pidana hingga Pencabutan Izin
Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas. Fokus kajian saat ini meliputi dua insiden kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa serta kekhawatiran terkait kegiatan tanpa izin, termasuk penimbunan limbah.
Pada 20 Februari 2026 lalu, longsor terjadi di area dumping limbah QMB yang menewaskan satu orang dan menimbun sejumlah alat berat. “Saya akan mengenakan sanksi perdata, pidana, dan pencabutan persetujuan lingkungannya, karena sudah dua kali perusahaan ini menyebabkan kematian,” ujar Hanif.
Meski pihak IMIP melalui Head of Media Relations, Dedy Kurniawan, menyebut penyebab sementara adalah kondisi tanah yang lembek di area bawah, desakan untuk melakukan audit independen terhadap seluruh praktik pembuangan limbah di kawasan tersebut terus menguat.
Kritik Tajam: Antara Investasi dan Nyawa
Anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, memperingatkan pemerintah agar tidak hanya memberikan pernyataan reaksioner atau sekadar “lip service” di media. Ia menuntut komitmen nyata untuk melindungi keselamatan publik dan hukum. Safri menekankan pentingnya reformasi mekanisme pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja secara menyeluruh.
Pakar Hukum Lingkungan UGM, Agung Wardana, melihat tragedi ini sebagai bukti kegagalan negara. Menurutnya, ambisi percepatan investasi melalui Omnibus Law dan sistem perizinan elektronik (OSS) telah menurunkan kualitas proses Amdal dan pengawasan.
Ia menegaskan bahwa perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (strict liability) karena mengelola limbah B3 yang mencemari lingkungan.
Bahkan, Agung menambahkan bahwa pembeli internasional di Eropa dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui UU Rantai Pasok (Supply-Chain Law) jika terbukti pasokan baterai mereka berasal dari aktivitas yang merusak lingkungan.
”Bom Waktu” Ekologis dan Paradoks Transisi Energi
Peneliti Satya Bumi, Dhany Alfalah, menyoroti risiko besar dari teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang digunakan untuk mengekstrak nikel bahan baku baterai. Teknologi ini menghasilkan limbah yang masif; nikel limonit berkadar rendah menghasilkan limbah hingga 98% dari total hasil produksi.
Limbah tailing yang bersifat asam ini diibaratkan sebagai “bom waktu” ekologis, terutama di daerah tropis dengan curah hujan tinggi yang rawan memicu longsor. Situasi ini menciptakan ketidakadilan ekologis, di mana masyarakat lokal menanggung beban risiko tinggi demi mengejar target iklim global. Dhany menilai praktik greenwashing sangat nyata di industri ini: kendaraan listrik dipasarkan sebagai solusi iklim di hilir, namun menyebabkan deforestasi dan sedimentasi laut di hulu.
Dilema Tenaga Kerja
Di sisi lain, Serikat Buruh (LOMNIK) menyatakan kekhawatiran bahwa pencabutan izin secara mendadak akan berdampak pada PHK massal. Namun, mereka tetap mendesak agar perusahaan mencari solusi inovatif dalam mengelola limbah, bukan sekadar membuangnya. Investasi nikel diharapkan tidak lagi mengabaikan aspek keselamatan nyawa dan keberlanjutan lingkungan.
Kini, publik menanti apakah janji ketegasan pemerintah akan benar-benar diwujudkan dalam bentuk sanksi konkret, ataukah keselamatan warga tetap berada di bawah bayang-bayang kepentingan investasi.
Riza Salman | Mongabay Indonesia
Apakah Anda ingin saya membuatkan draf surat terbuka atau poin-poin tuntutan masyarakat terkait kasus ini? (***)
