Oleh : [Nursalim Ramli]
Di era transparansi radikal saat ini, pejabat publik tidak lagi memiliki ruang untuk bersembunyi. Media sosial telah bermutasi menjadi “CCTV Sosial” yang bekerja 24 jam tanpa jeda.
Setiap tarikan napas, ucapan, hingga diksi yang dipilih oleh seorang pemimpin kini berada di bawah mikroskop publik. Salah bernarasi, risikonya bukan sekadar kritik, melainkan “neraka” opini yang bisa menghanguskan reputasi dalam sekejap.
Kasus terbaru yang memicu riuh rendah di Tana Luwu—terkait pernyataan Wali Kota Palopo, Naili Trisal, mengenai dampak demonstrasi terhadap ekonomi daerah—menjadi pelajaran berharga. Secara teknis, kekhawatiran soal kelancaran ekonomi mungkin memiliki dasar.
Namun, dalam politik dan kepemimpinan, kebenaran teknis sering kali kalah telak oleh kebenaran rasa.
Ketika masyarakat sedang membakar semangat untuk mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya, narasi yang bernada melemahkan atau sekadar mengeluhkan kemacetan dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan.
Di mata publik, perjuangan DOB bukan sekadar hitung-hitungan angka di atas kertas, melainkan soal marwah dan masa depan identitas Wija To Luwu.
Dilema Narasi: Antara Teknis dan Substansi
Pejabat publik harus memahami bahwa mereka adalah “dirigen” psikologi massa. Ada dua jalur narasi yang bisa dipilih:
Narasi “Neraka”: Ialah ucapan yang bersifat pesimistis, dangkal, dan hanya melihat masalah dari permukaan. Narasi ini kontraproduktif karena berbenturan dengan nalar publik.
Dampaknya jelas: kegaduhan, protes massal, hingga delegitimasi kepemimpinan.
Narasi “Surga”: Ialah pesan-pesan yang bersifat menghibur, konstruktif, dan visioner. Pejabat yang bijak akan membungkus kendala teknis (seperti kemacetan akibat demo) dengan dukungan moril terhadap substansi perjuangan rakyatnya.
DOB Luwu Raya: Harga Mati
Bagi masyarakat Luwu Raya, perjuangan DOB adalah “Harga Mati”. Ini adalah api yang tidak boleh dipadamkan oleh air dingin pesimisme dari lisan para pemimpinnya sendiri.
Seorang kepala daerah seharusnya menjadi bahan bakar bagi semangat tersebut, bukan justru menjadi penghambat dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan gerakan rakyat.
Kehati-hatian dalam memilih kata bukan berarti membatasi komunikasi, melainkan bentuk kecerdasan emosional.
Di tengah arus informasi yang sangat deras, pejabat publik dituntut untuk lebih teliti dan selektif. Jangan sampai pikiran yang dangkal melahirkan bola liar yang menghambat visi besar daerah.
Kita butuh pemimpin yang mampu membangun narasi optimisme. Sudah saatnya para pejabat di Tana Luwu berhenti memproduksi “pesan neraka” yang memecah belah dan mulai menyuarakan “pesan surga” yang mempersatukan.
Mesin perjuangan DOB Luwu Raya sedang panas-panasnya; tugas pemimpin adalah memastikan mesin itu sampai ke garis finis, bukan mematikannya di tengah jalan.(***)
