Pemekaran Provinsi Luwu dan Kabupaten Luwu Tengah Adalah Mandat Desartada Sejak 2016

BELOPA – Perjalanan panjang aspirasi pembentukan Provinsi Luwu dan Kabupaten Luwu Tengah kembali menjadi sorotan.
Menurut H. Alim Bachri, mantan kadis di sejumlah instansi di pemkab Luwu, bahwa sejak 25 Januari 2016, kedua usulan daerah otonom baru tersebut telah resmi masuk ke dalam Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) hingga periode 2025.

​Poin Penting dalam Desartada
Menurut Alim Bachri yang ​sudah purna bhakti tersebut, masuknya Luwu dalam dokumen strategis nasional ini bukan tanpa alasan.

Berikut adalah beberapa faktor yang mendasarinya:
​Kelayakan Geografis: Luwu Raya memiliki luas wilayah yang sangat besar, sehingga pemekaran dianggap sebagai solusi logis untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik.
​

Potensi Ekonomi: Kekayaan sumber daya alam di sektor pertambangan, pertanian, dan kelautan dinilai mampu membuat daerah ini mandiri secara fiskal.

​Syarat Administrasi: Usulan Kabupaten Luwu Tengah menjadi kunci penting, karena merupakan prasyarat jumlah minimal cakupan wilayah untuk membentuk Provinsi Luwu.
​Status dan Harapan Masyarakat
​

Meskipun telah tercantum dalam desain besar sejak satu dekade lalu, realisasi pembentukan fisik daerah tersebut masih sangat bergantung pada kebijakan moratorium pemekaran daerah dari Pemerintah Pusat.
​

Bagi masyarakat di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas), pembentukan Luwu Tengah adalah harga mati untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan administrasi yang selama ini terpisah jarak cukup jauh dari ibu kota kabupaten induk.
​Langkah Strategis ke Depan
​

Para tokoh masyarakat dan aktivis pemekaran terus mendorong agar pemerintah konsisten merujuk pada dokumen Desartada tersebut.

Mereka berharap penataan daerah tidak hanya dilihat dari sisi politik, tetapi sebagai upaya nyata dalam pemerataan kesejahteraan di Sulawesi Selatan.(***)