JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) siap mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Rizali yang hadir mewakili Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, memaparkan kesiapan Kutim dalam menghadapi Pilkada yang akan digelar pada November mendatang. Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis, baik dari sisi anggaran, koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, serta pemantauan kondisi di lapangan untuk memastikan proses Pilkada berlangsung dengan lancar dan kondusif.
“Persiapan kami sudah matang, mulai dari teknis hingga administrasi. Kami terus bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menjaga agar Pilkada berjalan aman dan sesuai rencana,” jelas Rizali.
Namun, Rizali juga menyebutkan tantangan yang dihadapi Kutai Timur, terutama dalam distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil dengan akses yang terbatas. Meski demikian, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk mengatasi hambatan tersebut.
Selain itu, Rizali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan edukasi politik kepada pemilih, khususnya pemilih pemula, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan Pilkada. Ia juga menyoroti isu netralitas ASN, yang perlu menjadi perhatian serius untuk menjaga keadilan dalam proses pemilihan.
“Netralitas ASN sangat penting, terutama karena mereka diangkat oleh pemerintah pusat. Kami harap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga agar Pilkada ini berjalan dengan transparan dan demokratis,” ujarnya.
Senada dengan Rifqinizamy, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga mengingatkan bahwa tujuh hari menjelang Pilkada merupakan waktu krusial dalam memastikan netralitas ASN dan menjaga situasi tetap kondusif. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menambahkan bahwa daerah-daerah di Kaltim telah dipetakan dalam kategori kerawanan untuk memfokuskan pengawasan dan persiapan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu, semua pihak berharap Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan sukses, tanpa ada gangguan yang mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. (adv)
