PALOPO – Arus dukungan masyarakat agar wilayah Luwu Raya memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mengalir deras.
Namun, sikap diam yang ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memicu kekecewaan mendalam bagi para aktivis dan tokoh masyarakat di utara Sulsel tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat Luwu, Suleman, secara blak-blakan melontarkan kritik pedas terhadap respons—atau nihilnya respons—dari orang nomor satu di Sulsel itu.
Menurutnya, aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya seolah dianggap angin lalu oleh pemerintah provinsi.
”Dia (Gubernur) tidak peduli sama sekali terhadap keinginan masyarakat di sini,” tandas Suleman dalam pernyataannya kepada media, menanggapi dinginnya sikap gubernur terhadap tuntutan pemekaran wilayah tersebut.
Sorotan Terhadap “Ketidakpedulian” Pemerintah
Pernyataan Suleman ini mencerminkan keresahan kolektif warga di empat kabupaten/kota (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo).
Masyarakat menilai bahwa selama ini Luwu Raya telah memberikan kontribusi besar, baik dari sektor pertambangan maupun pertanian, terhadap pendapatan daerah Sulsel.
Namun, besarnya kontribusi tersebut dianggap tidak sebanding dengan perhatian pemerintah provinsi dalam mendorong kemandirian administratif Luwu Raya.
Aspirasi yang Tersumbat
Hingga saat ini, gerakan pemekaran Luwu Raya terus diperjuangkan melalui berbagai forum, mulai dari diskusi akademik hingga desakan politik di tingkat pusat.
Pihak yang pro-pemekaran berargumen bahwa:
Rentang Kendali: Jarak koordinasi ke Makassar terlalu jauh dan memakan biaya tinggi.
Kemandirian Fiskal: Luwu Raya memiliki potensi ekonomi yang mandiri untuk mengelola rumah tangga sendiri.
Sejarah Luwu: Identitas sejarah Kedatuan Luwu dianggap menjadi fondasi kuat untuk berdiri sebagai provinsi.
Meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, sikap “diam” Gubernur Andi Sudirman dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak politik warga Luwu yang ingin menentukan nasib daerahnya sendiri.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak Hubungan Masyarakat (Humas) Pemprov Sulsel terkait kritikan pedas yang dilontarkan oleh tokoh masyarakat Luwu tersebut.(***)
