KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat strategis untuk mempersiapkan Pemilu 2024, dengan fokus utama pada aspek keamanan dan logistik. Rapat ini berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim pada Kamis (21/11/2024) dan dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma.
Hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kutim Reopan Saragih, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol. Rapat kali ini membahas berbagai persiapan Pemilu, dengan penekanan pada distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil, pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan pencegahan praktik kecurangan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi logistik ke wilayah-wilayah sulit dijangkau, seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran dan Busang. Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menekankan pentingnya perencanaan matang untuk memastikan logistik Pemilu, seperti surat suara dan peralatan TPS, sampai tepat waktu dan aman di seluruh wilayah Kutim.
“Dengan kondisi geografis yang menantang, distribusi logistik ke daerah terpencil memerlukan perhatian khusus dan dukungan dari semua pihak,” ujar Agus Hari Kesuma.
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan mengingatkan pentingnya kesiapan pengamanan di seluruh TPS. Dalam rapat ini, telah disusun skema pengamanan yang melibatkan personel gabungan dari Polda Kaltim, Polres Kutim, Kodim, Lanal, serta Pemkab Kutim. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan selama proses pemungutan suara.
Selain pengamanan, pencegahan kecurangan juga menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di setiap TPS, terutama dalam mencegah praktik politik uang dan pemilih ganda di wilayah perbatasan Kutim-Bontang.
“Setiap indikasi kecurangan, sekecil apa pun, harus segera ditindaklanjuti. Kami juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan praktik money politic,” tegas Jimmi.
Forkopimda juga menekankan pentingnya pengawasan oleh Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam menangani potensi pelanggaran pemilu. Selain itu, untuk mendukung partisipasi pemilih, penerbitan surat edaran untuk mengatur waktu karyawan agar dapat mencoblos menjadi salah satu langkah yang disepakati.
Rapat Forkopimda ini juga membahas langkah-langkah yang akan diambil setelah pemilu, dengan fokus pada keamanan surat suara serta antisipasi konflik pasca-pemilu. Kapolres Kutim menyatakan bahwa menjaga keamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah pemilu adalah prioritas utama.
Agus Hari Kesuma menegaskan bahwa komitmen seluruh pihak sangat penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan sukses di Kutim.
“Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita optimistis Pemilu 2024 di Kutim akan aman, damai, dan berintegritas,” ujar Agus Hari Kesuma.
Forkopimda berharap koordinasi yang intensif ini dapat mengatasi segala tantangan dan menjadikan Pemilu sebagai momen demokrasi yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. (adv)
