Sorotan ini mengemuka seiring dengan tuntutan masyarakat agar setiap rupiah dana publik yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap mutu pelayanan kesehatan.

​Isu efektivitas pengelolaan dan percepatan infrastruktur rumah sakit pelat merah ini juga sempat dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

​Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur, Andi Ahmad, dalam laporan Banggar menyampaikan bahwa pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi menyeluruh dalam pengelolaan RSUD I Lagaligo—baik dari aspek tata kelola pelayanan maupun pemanfaatan teknologi modern.

​”Pengembangan sistem pelayanan yang lebih modern akan membantu RSUD I Lagaligo menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit,” ujar Andi Ahmad saat membacakan rekomendasi di hadapan peserta paripurna.

​Selain peningkatan mutu layanan agar mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Banggar DPRD Luwu Timur secara tegas meminta agar pembenahan dan penyediaan fasilitas pendukung di rumah sakit rujukan tersebut dipercepat.

Penambahan fasilitas penunjang seperti unit mobil jenazah turut direkomendasikan demi melengkapi standar pelayanan operasional di lapangan.

​Sebagai fasilitas kesehatan andalan di wilayah timur Sulawesi Selatan, RSUD I Lagaligo dalam beberapa tahun terakhir memang tercatat menerima alokasi anggaran berskala besar—mulai dari pembangunan gedung ruang rawat inap satu pasien satu kamar, ruang operasi (OK), hingga pembenahan instalasi darurat dan penunjang lainnya.

​

Kendati demikian, derasnya arus kritik dan pertanyaan di ruang digital menunjukkan bahwa masyarakat kian kritis mengawal akuntabilitas anggaran pemerintah. Publik menuntut agar megahnya bangunan fisik dan fasilitas modern yang dihadirkan, sejalan dengan keramahan, kecepatan, serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.(**/red)