PALOPO – Lingkup birokrasi Kota Palopo kini memasuki masa penantian sekaligus tantangan setelah Sekretaris Daerah (Sekda), H. Firmanza DP, resmi memulai cuti selama 24 hari terhitung mulai hari ini, Senin (3/11/2025).

Kekosongan pucuk pimpinan administrasi ini memerlukan tindakan cepat dari Walikota untuk menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) Sekda, memastikan stabilitas roda pemerintahan tetap terjaga.

​Jabatan Sekda merupakan poros sentral yang menggerakkan koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelolaan alokasi anggaran, dan penjabaran kebijakan pimpinan. Dengan masa cuti hampir satu bulan, penunjukan Plh yang tepat menjadi sebuah urgensi, bukan sekadar mengisi kursi, melainkan memastikan tidak ada hambatan pada agenda-agenda Pemkot yang krusial.

​Persaingan Figur Senior di Lingkup Pemkot

​Menurut sumber internal dan pengamat kebijakan, bursa Plh Sekda dipenuhi oleh nama-nama pejabat Eselon II yang memiliki jam terbang dan kapabilitas mumpuni.

Walikota dihadapkan pada pilihan sulit, mengingat figur yang ditunjuk harus memiliki kedalaman pemahaman teknis dan leadership yang kuat.

​Beberapa nama yang santer diwacanakan dan memiliki kans besar adalah:

​Ilham Hamid, S.E., M.Si., yang menjabat sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Keunggulannya terletak pada pengalaman, karena ia tercatat pernah dipercaya menjabat Plh Sekda pada akhir tahun 2024, sebuah indikasi kuat adanya track record yang diakui pimpinan.

​Dr. Andi Poci, S.IP., M.Si., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sebagai Asisten I, ia memiliki fungsi koordinatif terdekat dengan tugas-tugas kesekretariatan daerah, menjadikannya kandidat yang logis untuk posisi tersebut.

​Andi Farid Baso Rachim, Kepala Satpol PP.

Perannya dalam penegakan perda dan menjaga ketertiban umum adalah posisi strategis yang sering membutuhkan koordinasi lintas sektor, menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang tegas.

​Nama-nama lain dari Kepala OPD senior, seperti Abd. Waris (Kadis Persandian) dan Sulkifli (Kadis Sosial), serta Amir Santoso (Staf Ahli), juga turut dipertimbangkan karena kematangan birokrasi mereka.

​Walikota Diharapkan Bertindak Cepat

​Dalam konteks manajemen ASN, penunjukan Plh biasanya tidak memakan waktu lama, sebab kekosongan jabatan Sekda dapat melumpuhkan alur administrasi dan keuangan daerah.

Pilihan Walikota akan menjadi sinyal penting tentang prioritas dan fokus pemerintahan selama 24 hari ke depan.

​Apapun keputusan Walikota Palopo, harapan publik dan birokrasi adalah Plh yang ditunjuk dapat menjalankan tugas Sekda dengan cepat, terukur, dan tetap menjaga semangat kolaborasi antar-OPD.

Kursi Plh ini akan menjadi medan ujian kecil bagi pejabat yang ditunjuk sebelum Sekda Firmanza kembali bertugas.(***)