MAKASSAR – Pemerintah Kota Palopo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Palopo, Ibu Hj. Naili, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar, Kamis (16/10/2025).
Pertemuan penting ini menjadi ajang konsolidasi seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan dengan KPK. Tujuannya tak lain adalah memperkuat sinergi dan komitmen kolektif untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di tingkat daerah.
Kolaborasi Strategis dan Arahan KPK
Dalam rakor tersebut, KPK memberikan arahan strategis, menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam memastikan birokrasi yang transparan. Kepala daerah didorong untuk mengintensifkan aspek koordinasi, supervisi, dan monitoring, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
KPK mengingatkan kembali tugas-tugas pokoknya berdasarkan Pasal 6 UU No.19/2019, yang meliputi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang, serta pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (LID–DIK–TUT) terhadap tindak pidana korupsi. Kehadiran kepala daerah dalam rakor ini menegaskan pengakuan atas peran vital pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam implementasi pencegahan.
Komitmen Palopo:
Transparansi dan Integritas
Walikota Palopo, Hj. Naili, menyatakan kesiapan Kota Palopo untuk menjadi bagian integral dari gerakan nasional melawan korupsi.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Menurut Walikota Naili, kolaborasi aktif dengan KPK bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian penting dalam upaya membangun dan menjaga kepercayaan publik.
Pernyataan ini menunjukkan kesadaran Pemerintah Kota Palopo bahwa integritas birokrasi adalah fondasi utama untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rakor ini menjadi momentum krusial yang diharapkan dapat mendorong implementasi program pemberantasan korupsi yang terukur dan berkesinambungan di seluruh Sulawesi Selatan.
Dengan dukungan penuh dari para kepala daerah, termasuk Walikota Palopo, upaya kolektif ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan daerah yang makin bersih dan bebas dari praktik rasuah.
Turut mendampingi Walikota Palopo dalam Rakor ini adalah Sekda Kota Palopo, Ketua DPRD Kota Palopo, dan Kepala Inspektorat Kota Palopo, yang menegaskan dukungan lintas lembaga di Palopo terhadap upaya pemberantasan korupsi.(***)
