LUTIM, PAMORNEWS – Upaya pelestarian Danau Matano, salah satu danau purba terpenting di Indonesia, memasuki babak krusial dengan dimulainya proses penetapan garis sempadan danau.
Namun, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memastikan bahwa langkah konservasi ini tidak akan menjadi kebijakan sepihak.
Keberhasilan program ini, menurut Bupati Irwan Bachri Syam, harus diukur bukan hanya dari presisi peta, tetapi juga dari kesadaran dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Penegasan ini disampaikan Bupati Irwan saat menghadiri Sosialisasi Hasil Survei Sosial Ekonomi dan Pemetaan LIDAR dalam rangka Penetapan Sempadan Danau Matano di Sorowako, Kecamatan Nuha, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR ini bertujuan menyusun dokumen kajian untuk menetapkan garis sempadan sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015.
Garis sempadan ini sangat penting untuk melindungi danau dari kerusakan akibat aktivitas manusia dan pembangunan yang terlalu dekat dengan bibir air.
Konservasi yang Berkeadilan
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Bachri Syam menekankan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya mendukung inisiatif ini.
Namun, ia memberi catatan tegas mengenai pendekatan yang harus digunakan.
“Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh peta dan angka, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat,” ujar Irwan.
Danau Matano adalah sumber penghidupan bagi banyak warga Luwu Timur, mulai dari sektor perikanan hingga pariwisata. Oleh karena itu, penetapan sempadan — yang berpotensi mengatur atau membatasi pemanfaatan lahan — harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.
Bupati Irwan menegaskan bahwa pelestarian Danau Matano harus berjalan seiring tanpa mengorbankan kesejahteraan warga.
Pendekatan yang dialogis, partisipatif, dan mengedepankan musyawarah menjadi kunci agar kebijakan konservasi tidak menimbulkan konflik sosial.
“Saran, masukan, dan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan hasil yang terbaik dan adil bagi semua pihak,” tambahnya, menandakan komitmen pemerintah daerah untuk menjadi jembatan antara aturan pusat dengan kebutuhan warga lokal.
Peta dan Partisipasi:
Dua Sisi Mata Uang
Proses penetapan sempadan kali ini melibatkan teknologi canggih seperti Pemetaan LIDAR (Light Detection and Ranging) untuk menghasilkan data geospasial yang sangat akurat.
Namun, survei canggih ini juga diimbangi dengan Survei Sosial Ekonomi. Kombinasi ini diharapkan menghasilkan kebijakan sempadan yang kuat secara ilmiah sekaligus dapat diterima secara sosial.
Pembentukan Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Danau Matano pada Wilayah Sungai Pompengan–Larona diapresiasi oleh Bupati Irwan sebagai langkah awal yang konkret.
Tim ini kini mengemban tugas berat: merumuskan garis batas yang mampu melindungi ekosistem unik Danau Matano, sekaligus memberikan solusi yang bijak dan berkeadilan bagi masyarakat yang telah lama mendiami dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Intinya, penetapan sempadan Danau Matano bukanlah sekadar penarikan garis di peta. Ini adalah tugas kolektif yang menuntut keseimbangan antara konservasi lingkungan yang ketat dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Dialog terbuka dan partisipasi aktif masyarakat menjadi prasyarat mutlak agar mutiara Sulawesi ini dapat lestari, dan warganya pun dapat sejahtera. (*** )
