* Harisal Latief Kecewa Berat: Eksekutif Terkesan Main-Main, Anggota Dewan Sudah Menunggu Sejak Pagi, Tapi PLH Sekda Malah “Cili”
PALOPO – Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Pemerintah Kota Palopo kini berada di ambang kegagalan.
Alih-alih mendapatkan titik terang di tengah jadwal yang sudah “kasip” (terlambat), legislatif justru merasa dipermainkan dan menganggap penyerahan dokumen, terkesan hanyalah formalitas belaka.
Wakil Ketua DPRD Palopo, H Harisal Latief, mengungkapkan kekecewaan beratnya pasca penyerahan KUA PPAS baru baru ini .
Ia menyebut dokumen yang diserahkan untuk pembahasan vital itu ibarat “pepesan kosong”, tanpa substansi yang memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti.
Dewan Siap Sejak Pagi
Dewan Siap Sejak PagiKekecewaan dewan tidak hanya dipicu oleh tidak adanya dokumen. Anggota DPRD Palopo sudah siap dan menunggu di ruang rapat sejak pagi, namun kehadiran perwakilan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sangat minim, menunjukkan indikasi ketidakseriusan yang nyata.
“Padahal kita sudah komitmen setelah penyerahan akan membahas KUA PPAS secara maraton, karena jadwal sudah sangat kasip. Tapi, pembahasan yang sedianya mulai hari ini, ternyata tidak bisa dilakukan. Karena tidak ada dokumen,” kata Harisal.
Harisal melanjutkan, kehadiran eksekutif yang minim semakin menegaskan bahwa mereka tidak menganggap serius agenda ini.
“Kalangan anggota DPRD Palopo, sejak pagi sudah menunggu untuk pembahasan. Tapi ternyata pihak eksekutif yang datang hanya Kepala Bappeda dan Plh Kabid Anggaran. Ini menunjukkan mereka hanya main main,” tegasnya.
Plh Sekda Justru “Cili” ke Makassar
Situasi ini diperparah dengan ketidakhadiran Ketua TPAD, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda), yang tidak muncul di ruang rapat.
Harisal Latief menyoroti bahwa pihak dewan telah meminta agar seluruh personil yang terlibat pembahasan tak meninggalkan tempat.
Ironisnya, informasi yang diterima Harisal menyebutkan bahwa Pelaksana Harian (Plh) Sekda justru memilih untuk pergi ke Makassar, di saat pembahasan anggaran mendesak tengah dinantikan.
“Selain itu, Ketua TPAD dalam hal ini Sekda juga tidak muncul. Kami di dewan merasa dikerjain,” tandasnya seraya menilai tim eksekutif terkesan main main dan tidak serius.
Akibat kegagalan total ini, DPRD Palopo mengambil langkah tegas. Mereka memutuskan untuk membatalkan rencana pembahasan KUA PPAS yang seharusnya bergulir.
” Selain dokumen yang tidak ada juga ketidakhadiran pimpinan TPAD, kami terpaksa membawa masalah ini ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk pembatalan pembahasan,” tutup Harisal.(***)
