Bungku – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Morowali menggelar kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula DPMDP3A dan diikuti oleh lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga masyarakat, hingga unsur dunia usaha pada Jumat (25/4/25).
Sekretaris DPMDP3A Morowali, Jumiati, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan kabupaten yang memenuhi hak-hak anak. “Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga harus menjamin tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.
Jumiati menjelaskan bahwa Kabupaten Layak Anak bertujuan agar Morowali mampu memenuhi 24 indikator yang telah ditetapkan. Pemenuhan indikator tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyediaan layanan kesehatan ramah anak, sekolah yang layak anak, hingga infrastruktur publik yang memperhatikan aspek perlindungan anak. “Indikator Kabupaten Layak Anak adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lembaga dalam gugus tugas. Kita akan dikatakan layak anak apabila semua indikator itu telah terpenuhi,” tambahnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini posisi Morowali masih berada di peringkat ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan melalui monitoring dan evaluasi terhadap peran masing-masing OPD dalam pemenuhan indikator tersebut. “Harapannya, seluruh klaster yang ada di setiap OPD dapat berpartisipasi aktif dan bekerja sama mencapai target indikator, sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam menyusun kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan anak. Fokus utama yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi peningkatan layanan pendidikan, akses kesehatan, serta perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak.” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi tentang peran gugus tugas KLA, pemetaan indikator, serta strategi percepatan pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor. Hadir pula narasumber yakni Koordinator PPGA LPPM-UNTAD, Andi Fatmawati Saloko dan Mety Madi R. Lataha yang menyampaikan paparan teknis terkait penguatan beberapa klaster menuju kabupaten Layak Anak maupun evaluasi gugus tugas KLA Kabupaten Morowali.
Gugus Tugas KLA di Morowali diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menyusun kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan anak. Fokus utama yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi peningkatan layanan pendidikan, akses kesehatan, serta perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak. (hfd/rls)
