MAKASSAR – Gemuruh pembangunan kawasan industri di Sulawesi, sebagai bagian dari ambisi pemerataan ekonomi nasional, menyisakan pertanyaan mendasar: Benarkah investasi masif ini benar-benar memperkuat kedaulatan dan menyejahterakan masyarakat daerah?
Investasi Kawasan Industri: Dilema Pertumbuhan dan Kedaulatan Ekonomi Lokal
Kekhawatiran ini disuarakan tegas oleh Direktur The Sawerigading Institute (TSI), Asri Tadda, yang menilai orientasi investasi saat ini masih terlalu fokus pada pertumbuhan korporasi, mengabaikan manfaat jangka panjang bagi warga lokal.
Pernyataan Asri Tadda menjadi penanda penting menjelang Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi TSI bertajuk “Investasi Kawasan Industri dan Kedaulatan Ekonomi Daerah: Siapa yang Diuntungkan?” pada Jumat, mendatang, di Makassar.
Forum ini diproyeksikan menjadi ruang kritik dan perumusan kebijakan yang mendesak.
Dilema Kedaulatan di Tengah Invasi Modal
Dalam satu dekade terakhir, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, menjadi target utama ekspansi industri. Namun, Asri Tadda melihat adanya ironi di balik data pertumbuhan ekonomi.
“Investasi besar sering kali hanya memperkuat posisi korporasi, sementara pemerintah daerah dan masyarakat setempat justru berada di posisi yang lemah,” ujar Asri Tadda di Makassar.
Menurut wija to Luwu ini, kedaulatan ekonomi daerah terancam tereduksi oleh ketergantungan yang berlebihan terhadap modal eksternal. Isu-isu serius yang mengemuka mencakup konflik agraria, degradasi lingkungan yang tidak terhindarkan, hingga lemahnya daya tawar pemerintah daerah saat berhadapan dengan investor raksasa.
”Pemerintah daerah seringkali hanya menjadi fasilitator, sementara kendali atas sumber daya dan tata kelola lingkungan terlepas dari tangan mereka,” kritik Asri, menekankan perlunya tinjauan ulang total terhadap tata kelola investasi.
Ruang Dialog Mencari Keadilan
Menyadari kompleksitas masalah ini, FGD yang digagas TSI dirancang untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan. Sekitar 30 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi kebijakan publik, pelaku industri, hingga perwakilan masyarakat yang terdampak secara langsung, dijadwalkan hadir.
Narasumber yang diundang, termasuk perwakilan Kementerian Investasi/BKPM dan akademisi, diharapkan dapat membuka wawasan dari sisi regulasi dan kebijakan. Sementara itu, kehadiran perwakilan masyarakat terdampak dan pengelola kawasan industri akan memberikan perspektif praktis dan akar rumput.
”Kami ingin semua perspektif muncul, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput. Dari sana kita bisa merumuskan arah kebijakan investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada daerah,” tambahnya.
TSI berharap forum ini dapat melahirkan policy brief yang konkret dan berpihak pada keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan, menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah.
Definisi Ulang Investasi Sehat
Asri Tadda menutup pandangannya dengan menawarkan definisi baru tentang ‘investasi yang sehat’.
Menurutnya, investasi tidak seharusnya diartikan sebagai pintu masuk modal semata, tetapi sebagai mekanisme yang harus membuka ruang partisipasi aktif masyarakat lokal, memperkuat kapasitas ekonomi daerah, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan.
“Kedaulatan ekonomi daerah bukan berarti menutup diri dari investor, tetapi memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat di mana industri itu tumbuh,” pungkasnya.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menggeser paradigma investasi dari sekadar mengejar angka pertumbuhan, menuju pembangunan yang benar-benar berkeadilan, memastikan bahwa bumi putera juga menjadi pemegang saham utama dalam kemajuan ekonomi wilayah mereka sendiri.(***)
