Morowali – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintahan pada Selasa (30/9/25).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Inspektorat Daerah dan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024. Selain itu, sosialisasi ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Bupati (Perbup) Morowali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengamanan Pengaduan atau Whistle Blowing System atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Morowali.
Sekretaris Inspektorat Daerah Morowali, Nur Alam, saat pimpin kegiatan menyampaikan bahwa sistem WBS merupakan mekanisme penting yang memberikan ruang bagi ASN dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, kode etik, atau penyalahgunaan wewenang secara aman dan rahasia. Menurutnya, dengan hadirnya WBS, budaya birokrasi yang bersih dan transparan akan semakin terwujud.
“WBS ini menjadi sarana efektif untuk mencegah dan mendeteksi potensi korupsi sejak dini. Pelapor dilindungi identitasnya, dan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional,” ujarnya.
Nur Alam berharap, dengan dilaksanakannya sosialisasi inis seluruh ASN dapat berperan aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Implementasi WBS juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan integritas aparatur negara.
Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Fahri Rahman yang memberikan pemahaman teknis mengenai cara kerja sistem pelaporan, alur penanganan pengaduan, serta jaminan perlindungan bagi pelapor. Para peserta diberikan simulasi langsung penggunaan platform WBS yang akan segera diimplementasikan di lingkungan Pemkab Morowali.
