PALOPO — Tangan Dingin di Balik Anggaran: Menelisik Denting Harapan Palopo pada Indeks Keuangan Daerah
”Setiap mainan yang terjual bukan sekadar rupiah, melainkan selembar lagi tiket menuju gerbang kampus impian sang buah hati.”
KALIMAT itu, meskipun bukan ucapan Risnawati terasa relevan saat ia, seorang mahasiswi doktoral Administrasi Publik Unhas sekaligus anggota Tim IPKD BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, berbicara tentang angka-angka. Namun, bagi Risna—atau yang akrab disapa “Innh…” dalam percakapan—angka-angka dalam APBD Kota Palopo lebih dari sekadar statistik.
Mereka adalah cerminan dari harapan, akuntabilitas, dan masa depan warga.
Di tengah hiruk pikuk rampungnya polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Palopo yang baru saja berakhir, suara Risna mewakili pandangan teknis dari pemerintah provinsi.
Ia mengapresiasi positif berita baik tersebut, namun ia menambahkan catatan penting: babak baru bagi Palopo kini diukur dengan sebuah instrumen krusial, yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Mengukur Kualitas di Balik Angka
IPKD, jelas Risna, bukanlah sekadar formalitas. Ini adalah alat evaluasi yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan dan Dalam Negeri (BSKDN), merujuk pada Permendagri No. 19 Tahun 2020. Fungsinya sederhana namun vital: menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.
Penilaiannya menyeluruh, layaknya seorang guru yang menguji siswanya dari berbagai sudut pandang. Mulai dari kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan dalam pelaksanaan, kedisiplinan dalam pengawasan, hingga transparansi dalam pelaporan keuangan.
Tujuan akhirnya mengerucut pada satu titik: meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan uang publik.
Ancaman di Balik “Sangat Rendah”
Sebagai anggota Tim IPKD, Risna tidak hanya melihat data, ia melihat implikasi. Ia menjelaskan bahwa Permendagri 19 Tahun 2020 telah memayungi konsekuensi serius bagi daerah yang lengah.
”Pemerintah daerah yang memiliki Nilai IPKD Sangat Rendah akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Perhatian ini bukanlah sanjungan, melainkan ancaman nyata.
Implikasinya bisa berupa penundaan atau pengurangan dana transfer ke daerah (DTU/DTK). Dana-dana ini, yang sangat diandalkan oleh daerah untuk mendanai program-program strategis—mulai dari pembangunan infrastruktur hingga sektor kesehatan dan pendidikan—dapat terhambat. Kondisi ini, secara langsung, akan memperburuk kondisi keuangan daerah secara keseluruhan dan menunda realisasi janji-janji pembangunan.
Komitmen Wali Kota sebagai Angin Segar
Namun, semangat Palopo untuk kembali ke jalur yang benar disambut dengan kabar baik. Salah satu poin yang disorot positif oleh Risna adalah adanya komitmen dari Ibu Wali Kota untuk segera menyelesaikan utang belanja yang tertunda.
”Langkah positif ini, komitmen walikota untuk menyelesaikan utang belanja, nanti akan berdampak signifikan pada penilaian IPKD Kota Palopo,” ujarnya penuh harap.
Penyelesaian utang belanja menunjukkan prinsip tata kelola yang baik dan bertanggung jawab, sebuah fondasi penting yang pasti akan mendongkrak skor IPKD. Bagi Risna, yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoralnya di Unhas, melihat sinyal positif dari daerah adalah validasi bahwa ilmu administrasi publik dapat diterjemahkan langsung menjadi perbaikan nyata di lapangan.
IPKD bukanlah sekadar indeks, melainkan rapor akuntabilitas yang menentukan apakah Palopo dapat terus berlari kencang atau terpaksa berjalan pelan dalam pembangunan. Rampungnya APBD-P hanyalah garis start yang baru.
Kini, seluruh mata tertuju pada eksekusi di lapangan. Dengan dukungan teknis dari Tim IPKD Provinsi dan komitmen politik dari pimpinan daerah, Palopo memiliki peluang emas.
Harapannya, kerja keras dan angka-angka yang dicatat oleh Risna dan timnya akan segera menunjukkan hasil: sebuah tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan pada akhirnya, membawa senyum bagi setiap warga Palopo.(***)
