JAKARTA – Langkah cepat ditunjukkan Bupati Andi Abdullah Rahim dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di sektor pelayanan kependudukan.
Untuk mempermudah akses dokumen kependudukan bagi warganya, khususnya yang bermukim di wilayah pegunungan, Bupati Luwu Utara ini langsung menemui Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan ini tidak sia-sia. Selain membawa pulang komitmen bantuan konkret, Luwu Utara juga mendapatkan “oleh-oleh” berupa 10.000 keping blangko KTP yang diserahkan langsung kepada Bupati Andi Abdullah Rahim.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupate Luwu Utara, Muhammad Kasrum.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, didampingi oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh, serta Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bintur) Erliani Budi Lestari.
Fokus utama perjuangan Bupati Andi Rahim adalah pemerataan layanan. Ia memaparkan secara detail kondisi geografis Luwu Utara, terutama 3 wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tantangan berat dan akses yang sulit untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Kami ingin layanan kependudukan ini bisa didekatkan hingga ke tiap-tiap kecamatan. Kasihan warga kita di wilayah pegunungan yang harus menempuh perjalanan sulit dan biaya tidak sedikit hanya untuk mengurus selembar dokumen administrasi,” ujar Andi Rahim.
Merespons aspirasi tersebut, Dirjen Dukcapil memberikan dukungan penuh. Teguh menyatakan komitmennya untuk membantu penyediaan peralatan rekam-cetak KTP di tingkat kecamatan untuk mendukung skema “jemput bola” tersebut.
Saat ini, kata Dirjen Dukcapil, realisasi bantuan peralatan tersebut sedang menunggu penyesuaian regulasi yang berlaku.
Teguh menegaskan kesiapannya untuk mengawal usulan Luwu Utara agar segera terealisasi sesuai dengan koridor aturan yang ada.
Dengan adanya komitmen bantuan peralatan dan tambahan 10 ribu keping blangko ini, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Luwu Utara diharapkan dapat berlari lebih cepat.
Hambatan jarak dan geografis bagi masyarakat di pegunungan pun perlahan akan terkikis demi terwujudnya pelayanan yang inklusif dan merata. (LHr)
