LUWU UTARA — Dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi administrasi kinerja, Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukamaju mengikuti Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Senin (6/4/2026), di Kantor BPP Sukamaju.
Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Satgas Swasembada Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Kabupaten Luwu Utara.
Sosialisasi SKP ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknis penyusunan SKP terbaru sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 tahun 2025.
Hal ini menjadi penting dilaksanakan, mengingat adanya perbedaan signifikan antara format SKP bagi pegawai di bawah naungan kementan dengan SKP pegawai pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Katimker Made Sudana menekankan bahwa pemahaman mengenai instrumen penilaian kinerja adalah hal yang wajib bagi setiap aparatur, termasuk penyuluh pertanian.
“SKP ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi juga sebagai cermin dari produktivitas bagi kita, para penyuluh pertanian di lapangan,” ucap Katimker Kementan, Made Sudana.
Ia mengatakan, penyusunan SKP bagi penyuluh pertanian memiliki spesifikasi tersendiri yang berbeda dengan SKP pegawai daerah. Di mana SKP penyuluh wajib dilengkapi dengan evidence.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan setiap penyuluh tidak lagi menemui kendala dalam melaporkan target maupun realisasi kinerjanya,” ujar Made di hadapan para penyuluh.
Eks Plt. Kadis Pertanian ini berharap, setelah penyuluh pertanian mengikuti sosialisasi ini, maka diharapkan seluruh penyuluh sudah dapat menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan lebih baik, akurat, serta tepat waktu.
Hal ini juga, kata dia, akan berimplikasi pada kelancaran jenjang karier serta penilaian prestasi kerja dan kinerja penyuluh pertanian yang lebih transparan.
Pendampingan langsung yang dilakukan Katimker Kementan Kabupaten Luwu Utara dinilai sangat membantu dalam mengurai kebingungan terkait aturan-aturan administratif yang dinamis.
Selain berbicara tentang penyusunan SKP, Made juga memotivasi para penyuluh pertanian untuk tetap melakukan pendampingan ke seluruh kelompok tani yang menjadi binaannya.
“Pendampingan lapangan ini menjadi sangat penting kita lakukan untuk mengawal swasembada pangan yang saat ini sudah kita capai,” jelasnya.
“Tinggal bagaimana mempertahankan capaian ini. Syukur kalau kita bisa terus meningkatkannya lebih baik lagi,” pungkas Made Sudana.
Untuk penyusunan SKP, PPL wajib mengunggah laporan bulanan dengan fokus pada program strategis, diseminasi teknologi, dan kelembagaan petani untuk penilaian tunjangan kinerja. (LHr)
