PALOPO – Terpilihnya Trisal Tahir sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Palopo periode 2026–2031 membawa babak baru dalam peta dinamika sosial-politik di Kota Palopo.
Di satu sisi, ia memikul tanggung jawab besar untuk menggerakkan sektor ekonomi daerah.
Namun, di sisi lain, posisi barunya ini tak terlepas dari sorotan publik yang kerap mengaitkan perannya dengan kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan sang istri, Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal.
Selama beberapa waktu terakhir, isu mengenai adanya “intervensi” dari Trisal Tahir terhadap jalannya roda pemerintahan Pemkot Palopo memang menjadi perbincangan hangat. Menanggapi tudingan miring tersebut, pengusaha di sektor maritim ini akhirnya angkat bicara dengan lugas.
Trisal menegaskan bahwa kehadirannya di ruang lingkup kebijakan bukan didasari oleh ambisi kekuasaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan (proteksi) terhadap istrinya yang masih dalam fase penyesuaian di dunia birokrasi.
”Saya hanya menjaga istri saya yang masih minim soal kerja-kerja pemerintahan. Saya tidak mau istri saya melakukan hal-hal yang rentan penyimpangan atau melabrak tata kelola pemerintahan karena mendengar masukan dari orang-orang yang tidak kompeten,” ujar Trisal , Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, niatan tersebut murni berangkat dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk menjaga marwah kepemimpinan pasangannya. Ia mengaku khawatir jika istrinya terperosok ke dalam praktik-praktik non-prosedural akibat masukan yang tidak tepat dari pihak luar.
”Apa itu salah? Saya hanya memproteksi istri saya yang kebetulan menjabat Wali Kota agar tidak terjerumus dalam praktik yang tidak prosedural,” tegasnya.
Tantangan Ganda di Kursi Kadin
Kini, dengan jabatan sebagai Ketua Kadin, Trisal menghadapi tantangan ganda. Selain harus membuktikan kapasitasnya dalam merangkul pelaku usaha lokal dan meningkatkan investasi di Palopo, ia juga harus mampu memisahkan secara tegas antara kepentingan bisnis organisasi dengan urusan kebijakan publik.
Pengamat kebijakan publik di Luwu Raya, Achyar Amir, mencatat bahwa posisi Trisal memang berada di area yang sensitif. Di era keterbukaan informasi saat ini, publik sangat kritis terhadap potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
Ke depan, langkah Trisal Tahir dalam memimpin Kadin akan terus dipantau. Akankah ia mampu membuktikan bahwa perannya di Kadin benar-benar fokus pada penguatan ekonomi rakyat, sekaligus berhasil membuktikan kepada publik bahwa dukungannya terhadap sang istri tetap berada dalam koridor etika tata kelola pemerintahan yang baik?
Waktu yang akan menjawab bagaimana Trisal Tahir menyeimbangkan dua peran tersebut: sebagai nakhoda pengusaha di Palopo dan sebagai sosok yang berdiri di balik layar menjaga jalannya pemerintahan.(aBa)
