LUWU — Proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan Pokok Pikiran (Pokir) atau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Luwu resmi memasuki babak pembuktian di meja hijau pada hari ini, Selasa (28/7/2026).
Menjelang bergulirnya sidang perdana di Pengadilan Tipikor ini, dinamika di tingkat lokal mendadak memanas. Di balik bergulirnya meja hijau, terkuak jeritan para kepala desa yang mengaku menjadi korban pelbagai bentuk tekanan, mulai dari oknum institusi hingga datangnya gelombang aji mumpung dari oknum pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Jerat Hukum Kasus Pokir P3-TGAI: Dari Ramadan 2026 hingga Meja Hijau
Kasus yang menyeret mantan anggota DPR RI Muhammad Fauzi dkk. ini sebelumnya telah menetapkan status tersangka sejak bulan Ramadan 2026 lalu. Penyidikan maraton yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu berhasil membongkar dugaan praktik jual-beli dana aspirasi yang merugikan keuangan negara.
Dalam konstruksi perkaranya, alokasi dana aspirasi (Pokir) milik Muhammad Fauzi selaku anggota dewan saat itu yang seharusnya disalurkan untuk infrastruktur irigasi kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di ratusan titik di Kabupaten Luwu, diduga dijadikan ajang pungutan liar dengan commitment fee yang membebani kelompok penerima.
Selain Muhammad Fauzi, perkara ini turut menyeret sejumlah figur penting di daerah, mulai dari unsur pimpinan DPRD Luwu hingga pihak perantara dan swasta.
Suara Kepala Desa: “Kami Korban Materi Lebih Awal” di Tengah Kepungan Oknum
Seiring dimulainya persidangan perdana hari ini, sorotan tajam mengarah pada berbagai modus pemanfaatan situasi oleh oknum-oknum tertentu.
Sejumlah pihak mendesak agar media dan aparat penegak hukum turut meminta keterangan resmi dari pihak Kejari guna membuka secara transparan praktik kotor di luar persidangan.
Salah satu kepala desa di Kabupaten Luwu yang meminta namanya dirahasiakan, secara terbuka mengungkap keresahan mendalam yang dirasakan oleh para pemerintah desa. Menurutnya, selama ini ada banyak pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dan keresahan di tengah proses hukum kasus P3-TGAI demi keuntungan pribadi.
”Beberapa oknum memanfaatkan situasi kasus P3-TGAI selama ini, seolah-olah akan menyeret kami. Padahal, kami selaku pemerintah desa hanya menerima aspirasi yang turun, dan justru kami adalah korban materi lebih awal agar bisa mendapatkan proyek tersebut untuk pembangunan desa dan kepentingan para petani,” tegas sang kepala desa.
Tak hanya itu, tekanan psikologis yang dihadapi para kepala desa kian berlapis. Ironisnya, di tengah badai hukum yang menerpa, oknum wartswan dan oknum LSM yang ikut-ikutan mengambil kesempatan demi meraup keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketakutan para aparatur desa.
Kondisi ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan membuat posisi para kepala desa kian terpojok (kasihan kepala desa).
Menanggapi carut-marut dinamika di luar persidangan ini, kalangan pers menegaskan kembali marwah dan fungsi utama jurnalistik. Media massa hadir dan berdiri sebagai penyampai informasi yang objektif kepada masyarakat, bukan bertindak sebagai penyidik apalagi eksekutor penegak hukum.
Kini, mata masyarakat Luwu tertuju pada jalannya peradilan di meja hijau. Publik menanti kesaksian terbuka di bawah sumpah untuk menguji aliran dana, membongkar aktor-aktor lain yang belum tersentuh, serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan tanpa intervensi demi menjaga marwah daerah.
(*** / red)
#tipikor
#Fee_pokirDprRi
#KanalAkhmadBaso
#Pamornews
Foto:ilustrasi
