PALOPO – Suasana di Balai Kota Palopo mendadak tegang menjelang rencana mutasi besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa agenda perombakan kabinet “Palopo Baru” ini terancam tertunda menyusul adanya ancaman aksi demonstrasi yang diprediksi akan pecah pada Jumat (13/2/2026).
Rencana mutasi ini merupakan langkah radikal Wali Kota Hj. Naili Trisal untuk merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 39 menjadi 25 unit. Namun, alih-alih disambut sebagai reformasi birokrasi, langkah ini justru memicu gelombang keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Faksi Internal dan Isu Politis
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa lingkungan birokrasi kini terbelah menjadi beberapa faksi. Banyak pejabat merasa cemas akan kehilangan posisi (non-job) akibat penghapusan 14 instansi.
Salah seorang sumber internal menyebutkan bahwa ketidaknyamanan bekerja mulai terasa karena adanya rumor bahwa penempatan jabatan lebih didasarkan pada kedekatan emosional dan afiliasi politik pasca-Pilwalkot, ketimbang penilaian kinerja yang objektif.
Benturan Aturan dan Tekanan Legislatif
Tak hanya tekanan dari massa, Pemkot Palopo juga menghadapi hadangan dari DPRD.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, secara tegas memperingatkan eksekutif agar tidak melompati aturan, terutama terkait rencana mutasi Sekretaris DPRD (Sekwan). Menurutnya, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan wajib mendapatkan persetujuan pimpinan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan.
”Sejauh ini belum ada koordinasi. Jangan sampai proses promosi dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme seleksi terbuka (Selter) yang transparan,” tegas Alfri.
Mutasi atau Tunda?
Wali Kota Hj. Naili Trisal sebelumnya menyatakan komitmennya untuk tetap mengikuti prosedur birokrasi dan menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN rampung sepenuhnya.
Namun, jika eskalasi massa meningkat pada esok hari, pemerintah kota kemungkinan besar akan mengambil opsi penundaan demi menjaga kondusivitas wilayah.
Kini, publik menunggu apakah “gerbong” mutasi ini akan tetap meluncur di tengah ancaman demo, ataukah pemerintah akan memilih mundur sejenak untuk meredam tensi politik dan birokrasi yang kian memanas.
Siapa Pejabat yang masih dipertahankan dan Siapa yang tersingkir. Simak “bocor halus” Kabinet “Palopo Baru”. (***)
