LUWU TIMUR – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur (Lutim) hanya sebesar 3,7 persen menuai sorotan tajam.
Angka ini menempatkan daerah penghasil nikel terbesar di Sulawesi Selatan itu di posisi kedua terbawah di tingkat provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda, menyebut fenomena ini sebagai sebuah ironi besar.
Menurutnya, Luwu Timur yang memiliki fiskal (PAD dan APBD) yang sangat kuat seharusnya tidak tumbuh lebih lambat dibandingkan daerah yang tidak memiliki tambang.
Ketergantungan pada Nikel Jadi Bumerang
Asri menilai, penyebab utama perlambatan ini adalah struktur ekonomi Lutim yang masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif pertambangan.
”Masalahnya, sektor ini sangat tergantung pada harga dunia dan tidak padat karya. Multiplier effect ke desa-desa sering kali terbatas.
Begitu harga komoditas global tidak melonjak, pertumbuhan otomatis tertahan,” ujar Asri dalam keterangannya kepada media, Senin (2/3/2026).
Ia membandingkan Lutim dengan Kabupaten Sidrap (7,71%) dan Kabupaten Luwu (7,43%) yang justru melesat di atas 7 persen berkat penguatan sektor pertanian dan ekonomi rakyat.
“Ini perbedaan nyata antara ekonomi tambang dan ekonomi berbasis masyarakat,” tambahnya.
Alarm bagi Pemerintah Daerah
Sebagai tokoh masyarakat sekaligus Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur, Asri menegaskan bahwa angka 3,7 persen adalah alarm dini bagi pemerintah daerah yang saat ini berada di tahun pertama kepemimpinan.
Ia menyoroti tiga poin krusial yang harus segera dibenahi:
Diversifikasi Ekonomi: Perlunya roadmap jelas agar Lutim tidak terus-menerus “menyusu” pada nikel.
Integrasi UMKM: Mendorong keterlibatan pengusaha lokal secara nyata dalam rantai pasok industri besar.
Dorongan Sektor Produktif: Mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata agar menjadi kaki ekonomi yang mandiri.
Butuh Reorientasi Belanja APBD
Asri Tadda mendesak Pemkab Luwu Timur untuk melakukan reposisi arah kebijakan. Menurutnya, APBD yang besar jangan hanya terjebak pada belanja rutin, melainkan harus menjadi alat redistribusi yang produktif.
”Daerah kaya sering terjebak dalam rasa nyaman karena PAD besar. Padahal, ekonomi satu kaki itu sangat goyah. Sudah saatnya ada investasi serius pada agroindustri modern sebagai penyeimbang tambang,” tegasnya.
Publik kini menantikan apakah pemerintah daerah akan terus mengandalkan siklus komoditas global atau berani melakukan terobosan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Bumi Batara Guru.(***)
