Oleh: Achyar Amir
DALAM teori pers, jurnalisme sering disebut sebagai “anjing penjaga” (watchdog) yang bertugas menggonggong saat ada ketidakberesan. Namun, di daerah-daerah yang denyut ekonominya dikuasai oleh industri ekstraktif, suara gonggongan itu perlahan mulai lirih, bahkan berubah menjadi dengkur kenyamanan. Fenomena ini kian nyata dalam apa yang mulai disebut banyak pihak sebagai “Jurnalisme Tambang”.
Istilah “tergadai” menjadi sangat relevan di sini. Ketika sebuah institusi media mulai menggantungkan nafas ekonominya pada kontrak-kontrak iklan atau kerja sama kemitraan dari perusahaan tambang, maka pada saat itulah independensi redaksi sedang dijadikan agunan.
Simbiosis yang Mematikan Nalar
Pola relasi yang dibangun korporasi tambang seringkali sangat rapi. Mereka tidak lagi hanya bicara soal iklan produk, tetapi merambah ke wilayah “pembinaan” mentalitas jurnalis melalui berbagai pelatihan, forum edukasi, hingga perjalanan lapangan yang dibalut fasilitas mewah.
Dampaknya sangat halus namun mematikan. Muncul rasa “ewuh pakewuh” atau sungkan dari pihak redaksi. Akibatnya, berita-berita kritis mengenai kerusakan ekosistem, pencemaran sungai, hingga konflik agraria yang menindas warga lokal, pelan-pelan menghilang dari halaman utama.
Ruang publik kemudian dipenuhi oleh narasi tunggal: klaim kesuksesan investasi, seremoni CSR, dan deretan angka pertumbuhan ekonomi yang seringkali tidak dirasakan langsung oleh masyarakat di pinggiran tambang.
Masyarakat: Pihak yang Paling Merugi
Ketika jurnalisme telah tergadai, masyarakat adalah pihak yang paling dikhianati. Media yang seharusnya menjadi alat advokasi bagi warga yang kehilangan ruang hidupnya, justru beralih fungsi menjadi mesin pemoles citra (public relations) korporasi.
Masyarakat yang mengadu soal debu yang menyesakkan atau air bersih yang tak lagi jernih, mendapati keluhan mereka tumpul di ujung pena wartawan yang sudah “terikat” kepentingan. Informasi yang berimbang menjadi barang mewah, dan publik dipaksa mengonsumsi narasi yang sudah disaring sedemikian rupa agar tidak mengganggu kenyamanan investor.
Memutus Rantai Ketergantungan
Kita tentu menyadari bahwa media membutuhkan biaya untuk bertahan hidup, apalagi di tengah tantangan ekonomi digital yang berat. Namun, menjadikan independensi sebagai komoditas yang bisa digadaikan adalah sebuah langkah bunuh diri profesi.
Sekali kepercayaan publik hilang karena media dianggap sebagai “corong” tambang, maka nilai tawar media tersebut di mata sejarah akan runtuh.
Pers harus tetap menjaga jarak aman. Kedekatan profesional dengan sumber berita—termasuk korporasi—tidak boleh menghapus kewajiban untuk melakukan verifikasi dan kontrol sosial.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di tengah hiruk-pikuk eksploitasi kekayaan alam, jurnalisme justru ikut terkubur dalam lubang-lubang tambang, kehilangan suaranya karena sudah terlalu nyaman dalam sangkar emas kemitraan. Mengembalikan jurnalisme dari “gadaian” korporasi adalah tugas mendesak bagi kita semua yang masih meyakini bahwa pers adalah pelayan publik, bukan pelayan modal.(***)
