PALOPO, PAMORNEWS —Visi pembangunan Walikota Palopo telah menyajikan janji manis sekaligus tantangan fiskal yang maha berat: melipatgandakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap tahun. Program ini, meski ambisius dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ASN, dinilai banyak pihak sebagai misi yang sulit, bahkan nyaris mustahil dicapai tanpa terobosan ekonomi yang radikal.
Jurang Lebar Antara Target dan Realita
Target peningkatan PAD dua kali lipat menjadi sorotan utama. PAD adalah cerminan langsung dari potensi dan kapasitas ekonomi lokal, yang didominasi oleh pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Pengamat kebijakan publik, Achyar Amir, berpendapat bahwa Palopo harus mengatasi sejumlah hambatan struktural. “Untuk mencapai dua kali lipat, Palopo tidak cukup hanya menertibkan wajib pajak yang sudah ada. Mereka harus menarik investasi besar, menciptakan basis ekonomi baru yang masif, atau bahkan merevisi Perda retribusi yang mungkin sudah usang,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika PAD saat ini didominasi sektor tertentu, ekspansi harus dilakukan ke sektor potensial lain, seperti pengembangan pariwisata yang terintegrasi atau optimalisasi kawasan industri lokal. Tanpa sumber pendapatan baru, pertumbuhan 100% dari basis yang sama akan membebani masyarakat dan pelaku usaha.
TPP: Dilema di Tengah Keterbatasan Anggaran
Janji untuk menaikkan TPP setiap tahun juga menempatkan Pemerintah Kota pada posisi yang dilematis. Kenaikan TPP adalah instrumen ampuh untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi ASN, namun implementasinya sangat bergantung pada kesehatan fiskal daerah.
Peraturan Walikota mengenai TPP Palopo, seperti yang berlaku secara umum, telah menetapkan bahwa nilai TPP harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya, jika target PAD gagal tercapai atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan, kenaikan TPP akan menjadi beban yang sangat berat pada APBD.
”TPP adalah variable cost terbesar kedua setelah gaji,” kata seorang sumber dari BPKD Palopo yang meminta namanya tidak disebutkan. “Jika TPP terus dinaikkan tanpa dana segar dari PAD, maka dana untuk belanja publik dan pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati masyarakat umum akan terpotong. Ini adalah trade-off yang harus dihadapi Walikota.”
Titik Kritis: Kasus Pemotongan TPP
Palopo sendiri pernah merasakan dampak ketidakstabilan fiskal. Pada masa pandemi COVID-19, terjadi pemotongan TPP ASN sebagai langkah penyesuaian anggaran akibat menurunnya PAD. Meskipun saat itu Walikota mengklaim TPP Palopo tetap tertinggi di Sulawesi Selatan, kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan pegawai sangat rentan terhadap fluktuasi pendapatan daerah.
Kunci Sukses: Inovasi dan Akuntabilitas
Untuk merealisasikan kedua janji tersebut, Pemerintah Kota Palopo dituntut untuk melakukan inovasi yang tidak biasa:
Digitalisasi Pelayanan Pajak: Menerapkan sistem pemungutan pajak dan retribusi secara online dan transparan untuk menekan potensi kebocoran.
Reformasi Birokrasi: Mempercepat proses perizinan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru yang secara otomatis memperluas basis pajak.
Pengawasan Kinerja Berbasis TPP: Memastikan kenaikan TPP benar-benar diimbangi dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang terukur, sehingga masyarakat turut merasakan manfaat dari investasi kesejahteraan ASN.
Misi Walikota ini sejatinya adalah pertarungan antara ambisi politik dan realita ekonomi. Tanpa strategi komprehensif dan akuntabilitas yang tinggi, target PAD dua kali lipat hanya akan menjadi angka di atas kertas, yang pada akhirnya akan meredupkan harapan ASN atas kenaikan TPP yang dijanjikan setiap tahun. (***)
