PALOPO – Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bersiap menghadapi realitas fiskal yang semakin ketat setelah kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.
Pemangkasan signifikan ini diperkirakan akan memukul mundur sejumlah program prioritas, terutama sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan data yang ada, total Dana Transfer Umum (DTU) Palopo dipastikan berkurang sekitar Rp 112 miliar. Penurunan drastis ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
DAU dan DBH Anjlok Ratusan Miliar
Secara rinci, komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak terikat penggunaannya turun dari Rp 446 miliar pada 2025 menjadi Rp 420 miliar. Namun, penurunan paling mencolok terjadi pada DAU terikat, yaitu:
Anggaran Pendidikan: Turun tajam dari Rp 48 miliar menjadi hanya Rp 3 miliar.
Dana Kesehatan: Yang sebelumnya Rp 25 miliar, kini ditiadakan sama sekali.
Secara keseluruhan, total DAU Palopo 2026 menjadi Rp 434 miliar, berkurang Rp 101 miliar dari tahun sebelumnya (Rp 535 miliar). Sementara itu, DBH juga terpangkas dari Rp 15 miliar menjadi Rp 5 miliar.(***)
