PALOPO – Sebuah anomali besar tengah terjadi di jantung Kota Palopo. Di saat deru napas Ramadan begitu terasa di kabupaten-kabupaten tetangga se-Luwu Raya, lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo justru diselimuti “kesunyian” tradisi yang mencolok.
Fenomena hilangnya agenda Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama tahun ini memicu tanya besar: Apakah ini kemajuan birokrasi atau justru kemunduran spiritualitas pimpinan daerah?
Kontras Tajam: Luwu Utara Membara, Palopo Merana
Perbandingan yang paling menyesakkan dada terlihat jelas saat menoleh ke Kabupaten Luwu Utara. Di sana, napas Islam merasuk hingga ke nadi para ASN. Mulai dari kewajiban Shalat Dzuhur berjamaah yang diikuti tadarus massal, hingga jadwal Safari Ramadan yang disusun rapi oleh Bupati dan jajarannya untuk menyisir masjid-masjid di pelosok.
Kondisi serupa juga terlihat masif di Luwu dan Luwu Timur. Namun, mengapa di Kota Palopo—yang secara historis adalah “episentrum” dari cikal bakal Provinsi Luwu Raya—tradisi yang sudah mengakar selama dua periode pemerintahan sebelumnya ini justru terhenti total?
Gugatan Terhadap Tagline “Palopo Baru”
Publik mulai mempertanyakan apakah penghapusan tradisi ini adalah bagian dari strategi “Palopo Baru”. Jika benar, maka “Wajah Baru” yang ditawarkan seolah-olah meniadakan kearifan lokal yang selama ini menjadi jembatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya.
”Sangat naif jika alasan yang digunakan adalah efisiensi anggaran,” ungkap salah satu pengamat sosial kemasyarakatan di Palopo. “Daerah tetangga seperti Luwu dan Luwu Timur juga menggunakan anggaran negara, namun mereka tetap mampu hadir di tengah masyarakat saat Ramadan. Ini bukan soal uang, ini soal kemauan dan keberpihakan pada nilai-nilai religi.”
Kehilangan Ruang Dialog Spiritual
Safari Ramadan bukan sekadar seremoni makan enak atau bagi-bagi sembako. Bagi warga Palopo, itu adalah momen langka di mana mereka bisa bersentuhan langsung dengan Wali Kota dan para Kepala Dinas di shaf shalat yang sama. Dengan ditiadakannya agenda ini, Pemkot Palopo dinilai tengah membangun “tembok pembatas” yang tinggi dengan warganya sendiri.
Bahkan, geliat ibadah di kantor-kantor dinas (OPD) pun tampak layu. Tanpa instruksi pimpinan untuk memakmurkan masjid kantor melalui shalat berjamaah atau pengajian rutin, Ramadan bagi ASN Palopo tahun ini tak ubahnya hanya bulan bekerja dengan perut lapar.
Menanti Jawaban Penguasa
Hingga pertengahan bulan suci ini, “Gema Ramadan” di lingkungan Pemkot Palopo masih belum terdengar. Masyarakat kini hanya bisa bertanya-tanya: Mengapa hanya Palopo yang seolah “puasa” dari kegiatan syiar Islam di lingkup pemerintahan?
Apakah ini bentuk modernisasi birokrasi yang kebablasan, ataukah hilangnya sensitivitas pemimpin terhadap budaya religius masyarakatnya?
Wajah Palopo Baru kini tengah diuji: Apakah ia hadir untuk membawa pembaruan yang bermartabat, atau justru datang untuk menghapus jejak-jejak kebaikan yang telah menjadi tradisi turun-temurun?(***)
