Oleh: Redaksi berdasarkan Analisis Haidir Basir. Palopo, 18 Oktober 2025
PALOPO—Dinamika politik lokal di Kota Palopo saat ini disebut tengah memasuki fase krusial, ditandai dengan fenomena “Test the Water” yang menguji integritas pemerintahan dan kedewasaan elite politik.
Sorotan tajam tertuju pada proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang dinilai telah terseret dalam arus deras politisasi kebijakan.
Hal ini diungkapkan oleh Haidir Basir (Habe), mantan pejabat senior yang kini aktif sebagai politisi sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palopo, dalam analisis terbarunya yang diterima redaksi hari ini.
Menurutnya, perubahan APBD telah menjadi ruang uji yang memperlihatkan seberapa lentur etika publik dapat dinegosiasikan di tengah tarik-menarik kepentingan.
APBD: Dari Instrumen Pelayanan Menjadi Alat Ukur Kekuatan
Haidir Basir menegaskan bahwa istilah test the water menemukan maknanya di Palopo. Banyak aktor politik kini mulai mengukur suhu dukungan dan membaca arah angin birokrasi, membuat kebijakan, terutama fiskal, bergeser fungsi.
”Kebijakan tidak lagi semata-mata menjadi instrumen pelayanan rakyat, tetapi berubah menjadi alat ukur kekuatan politik,” tulis Haidir Basir, menyoroti bahwa perdebatan tentang perubahan APBD 2025 adalah contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal terseret dalam pusaran politik.
Kondisi ini diperparah oleh penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap rancangan APBD Perubahan, disusul tudingan pelanggaran etika birokrasi dari pengamat publik.
Hal ini, menurutnya, “memperlihatkan betapa rapuhnya garis batas antara keputusan teknokratis dan kepentingan politis.”
Transparansi Kabur, Kecurigaan Anggaran Meningkat
Pemerintah beralasan bahwa perubahan anggaran mutlak diperlukan untuk penyesuaian prioritas pembangunan. Namun, di mata publik, prosesnya dinilai tidak sepenuhnya transparan.
”Proses penghapusan dan penambahan program tanpa konsultasi publik yang jelas menimbulkan kecurigaan bahwa politik anggaran telah bergeser dari semangat akuntabilitas menuju arena pembentukan citra dan loyalitas,” lanjut analisis tersebut.
Situasi ini menempatkan media pada peran strategis: apakah mereka akan menjadi ruang kontrol demokrasi yang jernih, atau justru ikut larut dalam pusaran politik yang kabur antara fakta dan propaganda. Tanpa transparansi yang jelas, publik hanya akan menjadi penonton dari panggung kekuasaan segelintir elite.
Risiko Trust Deficit dan Hilangnya Modal Sosial
Haidir Basir memperingatkan, jika politisasi kebijakan publik terus dibiarkan, Palopo akan menghadapi trust deficit atau krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Dampak lanjutannya adalah masyarakat menjadi apatis, birokrasi kehilangan netralitas, dan media kehilangan arah moralnya.
Padahal, kekuatan Kota Palopo terletak pada modal sosialnya yang kuat—rasa gotong royong, religiusitas, dan nilai egalitarian yang tumbuh dari akar budaya Luwu.
”Membangun kepercayaan publik berarti mengembalikan makna politik ke tempat asalnya—sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kendaraan mencari kekuasaan,” tegasnya.
Tiga Pilar Penentu Masa Depan Palopo
Untuk keluar dari pusaran politisasi ini, Palopo membutuhkan kepemimpinan yang berani menegakkan etika publik. Haidir Basir menggarisbawahi beberapa tuntutan:
Reformasi Birokrasi harus diarahkan pada integritas dan keterbukaan, bukan loyalitas politik.
DPRD perlu tampil sebagai mitra kritis, bukan sekadar penyeimbang kekuasaan yang transaksional.
Media lokal harus menjaga independensinya dan menjadi mata publik yang tajam.
Secara fundamental, masa depan Palopo akan ditentukan oleh tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Tanpa itu, politik lokal hanya akan menjadi arena test the water tanpa makna—riuh di permukaan, tapi hampa di kedalaman. (***/hABe/DCF)
